Menyusul kesepakatan para Menteri Transportasi dari negara-negara kawasan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Philipina (East ASEAN Growth Area) atau BIMP-EAGA di Davao Philipina pada 26 Juli 2007. Departemen Perhubungan (Dephub) mengemukakan, sektor transportasi darat, khususnya angkutan umum jenis bus diproyeksikan bisa melayani lintas negara, Dimana penandatanganan nota kesepahamannya akan diupayakan pada tahun ini.
Salah satu rute jalur darat yang akan digarap itu dari Pontianak - Kuching - Miri - Brunei Darussalam dengan potensi penumpangnya adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pengusaha yang melintas via jalan darat, dan juga tidak menutup kemungkinan para wisatawan manca negara serta masyarakat umum memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal itu akan memfasilitasi angkutan penumpang lintas batas negara dengan bus reguler dan bus pariwisata antarnegara.
Kesepakatan transportasi tersebut tentu saja dapat menguntungkan bagi Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kemudahan dan jarak yang dekat otomatis terjadi biaya yang murah dalam mobilisasi penumpang dan barang, hal itu tentu saja akan berdampak positif bagi perekonomian suatu daerah. Hal tersebut tentu saja harus dicermati pemerintah daerah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau sehingga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antar Negara.
Selain dari itu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sangat penting disiapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan kesan yang semakin positif bagi para pendatang dari negara tetangga. Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau sebagai daerah lintasan dan pintu gerbang antar negara tentu saja dapat mengambil kesempatan dari adanya perjanjian transportasi antar Negara ASEAN tersebut.
Saat ini sedang dibahas mekanisme dan tarif antara operator bus untuk membuat rute baru antar negara yang melintasi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Rute bus antar negara Pontianak – Brunei Darussalam dengan jarak tempuh sekitar 1200 kilometer dengan waktu tepuh sekitar 25 jam tentu saja harus dibahas dengan maksimal antar operator bus tiap negara sehingga mencapai kesepakatan. Lokasi tempat pemberhentian bus sudah disepakati di daerah perbatasan. Dan mengenai kesiapan armada, operator bus dari Indonesia dan Brunei Darussalam sudah menyiapkannya.
Yang tak kalah pentingnya bagi pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat serta Kabupaten Sanggau adalah mengolah sumber daya alam sehingga dapat dijadikan objek wisata bagi para pendatang. Dengan banyaknya objek-objek wisata yang dikelola dengan baik tentu saja akan memperpanjang waktu tinggal para wisatawan atau pendatang dari Brunei Darussalam maupun Malaysia di wilayah Kalimantan Barat maupun Kabupaten Sanggau. Yang secara otomatis akan berdampak pada pertumbuhan roda perekonomian di kawasan daerah perbatasan. (Penulis adalah Ketua Pengurus Pusat FORHATTI “Forum Pemerhati Transportasi Indonesia”)
FORHATTI
( Forum Pemerhati Transportasi Indonesia )
DEWAN PENGURUS PUSAT :
KETUA : Agus Zurfi, AMTrU.
SEKJEN : Toni Bambang Gunawan, AMTrU.
BENDAHARA : Arif Rahmi, AMTrU.
Ketua Bidang LitBang : Doddy Supriady J., AMTrU.
Ketua Bidang Sosial & Kemasyarakatan : Chandra, S.Kom
Ketua Bidang Transportasi Udara : Syamsudin, AMTrU.
Ketua Bidang Transportasi Darat : Abdulrahim, AMTrD.
Ketua Bidang Transportasi Laut : Aspan, AMTrL
Ketua Bidang Sarana & Prasarana : Mauludin Muhammad, SE.
Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan : Damasus Agung Triprasetya, S.Kom.
Ketua Bidang Legal & Advokasi : Trias Ananda, SH
Ketua Bidang UU & Pemerintahan : Antonius LisliyantoHM, SE, MM.
FORHATTI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 2008 di Jakarta. Wadah tempat berkumpulnya para praktisi, akademisi dan masyarakat pengguna jasa transportasi di Indonesia dalam sebuah forum. Dimana mayoritas pendiri dan pengurus FORHATTI tersebut adalah para Sarjana Transportasi dari Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti, Jakarta.
Website : www.forhatti.blogspot.com
